Undang Organisasi Perempuan di Kota Madiun, Bawaslu Kota Madiun Adakan MoU

Peran dan partisipasi perempuan dalam pengawasan partisipatif pada pemilu serentak 2024 sangat besar. Bawaslu Kota Madiun pada Senin (07/11) mengajak organisasi perempuan di Kota Madiun turut serta sebagai pengawas partisipatif. Selain mengajak sebagai pengawas partisipatif, Bawaslu Kota Madiun juga melakukan penandatanganan MoU dengan Organisasi Perempuan di Kota Madiun. Bawaslu Kota Madiun ingin memastikan para perempuan di Kota Madiun terlibat dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Hadir pada acara tersebut Wakil Walikota Madiun, Ibu Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MIB. sebagai pemateri. "Keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilu merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat, keadilan, kesetaraan hak. Yang tau tentang kebutuhan perempuan (dalam hal kebijakan), ya perempuan itu sendiri. Peluang yang setara bagi perempuan untuk mempengaruhi proses politik dengan perspektif perempuan," Ungkap Inda Raya.

Pendidikan dan kaderisasi politik bisa dilatihkan dalam kegiatan berorganisasi, lewat diskusi, debat, dan focus group discussion (FGD) topik-topik hangat dan seksi. "Pendidikan dan kaderisasi politik bisa dilatihkan dalam kegiatan berorganisasi, lewat diskusi, debat, dan focus group discussion (FGD) topik-topik hangat dan seksi. Hendaknya perempuan bersatu untuk berjuang bukan bersaing. Support system bagi perempuan untuk masuk ranah politik, dengan modal dasar kualitas diri, popularitas, elektabilitas, dan “isi tas”yang kadang tidak dimiliki oleh sebagian besar perempuan, apalagi ada keengganan partai politik memasukkan perempuan dengan  nomer sepatu dan atau vote-getter." Ujar Agnes Adhani, Dosen Fakultas Bahasa Indonesia, Universitas Widya Mandala Madiun.

Peran perempuan dalam politik tidak hanya sebagai pemilih tetapi bisa menjadi anggota legislatif. "dalam politik perempuan tidak hanya menjadi pemilih, bisa ikut serta menjadi anggota legislatif. Bahkan sebagai penyelenggara pemilu pun bisa," Ujar Anggota Bawalu Provinsi Jawa Timur, Ikhwanuddin Alfianto.

Titik Sugianti, dari Yayasan Nusantara Bambu yang fokus pada permasalahan perempuan, mendorong pentingnya partisipasi perempuan dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam demokrasi. "Perempuan dalam politik, berperan sebagai stability control akan mampu memberikan keseimbangan dalam dinamika politik karena perempuan tidak hanya mengedepankan akal namun mampu mengkombinasikan antara akal dan perasaan," Sambung Titik yang juga sebagai pemateri.

Kegiatan sosialisasi tersebut dibuka dengan penandatanganan MoU dengan 5 organisasi perempuan antara lain Wanita Katolik Republik Indonesia, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Fatayat NU, Muslimat NU, Aisyiyah, dan Naisatul Aisyiyah. MoU tersebut ditandatangani oleh Kokok Heru Purwoko, Ketua Bawaslu Kota Madiun serta Ketua dari masing-masing organisasi perempuan.