Persiapkan Dukungan Anggaran Pemilu & Pilkada 2024, Bawaslu Hadiri Rapat Bersama Bakesbangpol & KPU
|
Menjelang persiapan tahapan Pemilu & Pilkada 2024, Bawaslu melakukan koordinasi dan sinergi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Kesatuan Bangsa & Politik (Bakesbangpol). Topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan dukungan anggaran menjelang pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024. Rapat yang dilaksanakan di ruang pertemuan Bakesbangpol lantai 3 Gedung Graha Krida Praja tersebut juga dihadiri perwakilan dari Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Rapat tersebut diadakan bertujuan untuk mengetahui gambaran riil tentang pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024.
Perencanaan yang baik dalam penyusunan anggaran ini merupakan bagian kesuksesan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024. Bawaslu dan KPU diharapkan membuat perencanaan secara matang terkait penyusunan anggaran tersebut. Tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024 yang dimulai di tahun 2022 dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat dan partai politik dalam hal ini dilakukan oleh Bakesbangpol.
Ketua Bawaslu, Kokok Heru Purwoko, yang menghadiri pertemun tersebut mengatakan agar penyusunan anggaran tersebut juga memperhatikan terkait protokol kesehatan, mengingat pandemi covid 19 masih belum berakhir.
“ keberhasilan demokrasi ini tidak hanya peran penyelenggara saja, tapi juga peran serta pemerintah sangat besar. Karena peran pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga sosialisasi kepada masyarakat harus ditingkatkan.” Ujar Kokok HP. Pada pertemuan tersebut Bawaslu juga mengusulkan besaran anggaran untuk Honor pengawas ditingkat kecamatan, kelurahan dan TPS.
Anggaran pelaksanaan pemilu & pilkada 2024 kemungkinan akan bertambah mengingat adanya protokol kesehatan di setiap kegiatan dengan penyedian test swab antigen, APD, dan penunjang prokes lainnya berkaitan dengan pandemi covid 19 yang belum berakhir. Namun anggaran tersebut masih bisa berubah apabila pandemi covid 19 sudah terkendali. Kedepannya Bawaslu Kota Madiun akan mengawasi 337 TPS yang ada di seluruh Kota Madiun. Kondisi perekonomian Indonesia yang masih terdampak pandemi covid 19 dan anggaran dari pemerintah yang digunakan untuk penanganan kasehetan, Bawaslu berharap bahwa pandemi tidak mengurangi keberhasilan dan kesuksesan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024. “pemilu itu merupakan kejadian penting setelah proklamasi. Proklamasi diraih untuk kemerdekaan. Pemilu untuk memilih pemimpin-pemimpin bangsa.” Tambah Kokok HP.
(HATTA/KOKOK)
