Optimalkan Pengawasan, Bawaslu Kota Madiun Gelar Bimtek Penggunaan Rumah Data pada Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak 2024

madiunkota.bawaslu.go.id, Kota Madiun - Ketua sekaligus Koordiv SDM, Organisasi, Diklat, dan Data Informasi Bawaslu Kota Madiun Wahyu Sesar Tri Sulistyo Nugroho menekankan pentingnya segera mengambil tindakan penerimaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Pemilu kepada jajaran pengawas.

"Bawaslu Kota Madiun harus memastikan bahwa setiap laporan dari masyarakat diterima dan ditindaklanjuti dengan serius, Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) untuk segera ambil tindakan." tegas Wahyu saat membuka Bimbingan Teknis Penggunaan Rumah Data pada Pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Sun Hotel Madiun,(Senin, 9/09/2024)

Wahyu juga mengevaluasi hasil monitoring dan evaluasi pada saat rapat pleno terbuka Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat kelurahan se-Kota Madiun. Wahyu menegaskan jajaran pengawas harus berani menanyakan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) terkait data DPSHP. Hal ini penting untuk memastikan data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Validitas data adalah kunci dalam menghadapi potensi perselisihan dalam pemilihan" ungkapnya.

Selain itu, Wahyu juga mengingatkan segala hasil pengawasan untuk dituangkan dalam Form A pengawasan

"Jajaran pengawas harus waspada terhadap segala bentuk kegiatan yang dapat mempengaruhi proses pemilihan, catat dalam Form-A yang selanjutnya akan diupload pada Rumah Data" tambahnya.

Rumah Data merupakan inovasi baru yang diharapkan dapat mempermudah menghimpun data-data hasil pengawasan oleh jajaran Bawaslu Kota Madiun dan meningkatkan efisiensi dalam melaporkan serta menindaklanjuti temuan dan laporan di seluruh Jawa Timur. Dengan adanya Rumah Data, diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap, laporan menjadi lebih akurat, dan proses tindak lanjut dapat dilakukan dengan lebih cepat.

“Bimbingan teknis ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas jajaran pengawas sehingga transparansi dan integritas dalam setiap pengawas tetap terjaga dengan baik demi kelancaran dan keadilan dalam pemilihan serentak mendatang.” tutupnya