Hadiri Konsolidasi Nasional 2022, Bawaslu Kota Madiun Mantapkan kinerja dan soliditas jajaran pengawas Pemilu Tahun 2024

Konsolidasi Nasional 2022 memantapkan kinerja dan soliditas jajaran pengawas dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Hadir pada acara tersebut Presiden Joko Widodo, pimpinan RI Bawaslu, Pimpinan Bawaslu Provinsi se Indonesia, Bawaslu Kabupaten Se Indonesia, yang dilaksanakan pada 17-19 Desember 2022 di Hotel Bidakara

Sambutan ketua Bawaslu RI Bapak Rahmad Bagja menyampaikan tantangan Bawaslu adalah menyelenggarakan pemilu 2024. "Bawaslu harus tegas dan harus tegakkan peraturan pemilu, tantangan Bawaslu semakin berat. Demokrasi semoga akan berjalan sesuai perundang Undangan dan didukung oleh Pemerintah. Pengawas pemilu dari RI sampai Kecamatan sebanyak 23.897 Pasukan yang siap mengawasi pemilu 2024," Ujar Rahmad Bagja.

Presiden RI, Ir. Joko Widodo, menyampaikan Pemilu dan Pilkada 2024 akan menjadi Sejarah, karena akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024. "Kondisi geografis Indonesia yang beragam maka dari itu persiapkan pemilu kedepan yang lebih berkualitas, Pengawasan pemilu menempati pengawasan yang sangat sentral, maka dari itu dalam proses demokrasi , kepercayaan adalah kunci dalam membuat legitimasi yang kuat, jika proses dilakukan secara Adil dan berkualitas," Kata Jokowi. Soal DPT selalu menjadi Polemik terjadi Kecurangan, Bawaslu berharap benar benar mengawasi pengawasan DPT, Jika ada Pemerintah yang tidak Kooperatif maka laporkan. Bawaslu harus selalu ada dalam pemilu yang Luber Jurdil.

Petakan semua masalah dan kemungkinan masalah yang terjadi, perhatikan satu persatu kemungkinan, siapkan langkah langkah pencegahan, siapkan mitigasi, jangan hanya diam dan Pasif dalam melakukan pencegahan. Bawaslu sangat kuat, sangat ditakuti dan disegani, Bawaslu tidak hanya berhenti dalam pengawasan teknis dan Bawaslu juga harus mengawasi dari pemetaan Indeks kerawanan pemilu, dan juga media sosial.
Salah satu faktor kerawanan adalah politik identitas sara, dan hoax, jangan ragu dalam melakukan pengawasan segera tindak jika ada potensi pelanggaran. KPU dan BAWASLU harus membuat aturan yang jelas dan jangan multitafsir. Bekerja cepat dan responsif dalam koridor hukum, pegang teguh integrasi dan tidak memihak. Jangan sampai Bawaslu menjadi BADAN PEMBUAT WAS WAS PEMILU, yang membuat masyarakat waswas. Berikan sosialisasi kepada masyarakat secara hingar bingar, aturan main harus jelas dan disosialisasikan.
Libatkan partisipasi masyarakat seluas luasnya, karena Partisipasi masyarakat membuat mudah Bawaslu, mengantisipasi Politik Uang. Acara tersebut juga dihiasi pameran hasil pengawasan pemilu dari jajaran Bawaslu seluruh Indonesia. Hadir pada acara konsolidasi Nasional tersebut Ketua Bawaslu Kota Madiun, Kokok Heru Puwoko beserta Anggota Bawaslu Kota Madiun Mohda Alfian & Yakobus Wasit Supodo.