Bawaslu Jatim Evaluasi Program HP2H, Dorong Pengawasan Berbasis Outcome

madiunkota.bawaslu.go.id, Kota Madiun - Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Strategis dan Program Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Semester I Tahun 2026 selama dua hari yaitu Jumat dan Sabtu, 7-8 Agustus 2026. Kegiatan dilakukan secara virtual dengan dihadiri oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan jadwal pemaparan hasil rencana kerja pada hari pertama sebanyak 4 korwil dan hari kedua sebanyak 3 korwil.

Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, menegaskan pentingnya menjadikan pencegahan sebagai paradigma kelembagaan. Menurutnya, Bawaslu tidak cukup hanya menangani pelanggaran yang terjadi, tetapi harus mampu membangun sistem agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini.

“Bawaslu itu bukan pemadam kebakaran. Bawaslu akan jauh lebih baik apabila mampu membangun satu sistem sehingga ‘kebakaran’ atau pelanggaran itu tidak terjadi,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Jatim sekaligus Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Eka Rahmawati, memaparkan hasil evaluasi terhadap 38 Bawaslu Kabupaten/Kota. Evaluasi menemukan sejumlah persoalan, mulai dari perencanaan yang belum sepenuhnya operasional, kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan, hingga evaluasi yang belum berbasis bukti.

Dalam rakor tersebut, sebagai percontohan Bawaslu Kabupaten Malang juga memaparkan inovasi digital pengawasan PDPB berbasis NIK yang mampu mendeteksi data ganda, pemilih meninggal dunia, pemilih berusia di atas 100 tahun, serta perpindahan domisili. Inovasi tersebut mendapat perhatian Bawaslu Jatim untuk dikaji lebih lanjut sebagai salah satu model pengawasan data pemilih di Jawa Timur.

Rakor menjadi momentum bagi jajaran Bawaslu se-Jawa Timur untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan program agar tidak berhenti pada capaian kegiatan (output), tetapi menghasilkan perubahan dan dampak nyata (outcome dan impact) bagi kualitas demokrasi.