Lompat ke isi utama

Berita

HADIR DALAM FGD KPU, BAWASLU KOTA MADIUN TEGASKAN KAWAL PEMUTAKHIRAN DPT BERKELANJUTAN

Bawaslu, Kota Madiun - Bawaslu Kota Madiun yang diwakili oleh Koordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Yakobus Wasit Supodo, menghadiri undangan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema “Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih tahun 2019” yang diselenggarakan oleh KPU Kota Madiun bertempat di Aston Hotel Jl. Mayjend Sungkono Kota Madiun, Kamis (07/11/2019).

Bertindak sebagai narasumber dalam forum tersebut, Kabid Pelayanan pendaftaran penduduk Disdukcapil Kota Madiun, Supriyono dan Divisi Data dan Informasi, Izza Kustiarti menyampaikan materi berkaitan dengan dinamika data pemilih yang bersumber dari data kependudukan.

“Pemilu dari masa ke masa yang selalu bermasalah salah satunya daftar pemilih, Ada apa ? salah satu penyebabnya kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan, contohnya yang pindah domisili, perubahan alamat maupun kematian” Ungkap Supriyono.

Dalam kesempatan yang sama, Izza Kustiarti menyampaikan terkait capaian partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 di Kota Madiun mencapai 82% jumlah DPT. Kedepan KPU Kota Madiun bertekad mempersiapkan data pemilih dengan lebih akurat dengan uji publik berbasis RT/RW.

Komisioner Bawaslu Kota Madiun, Yakobus Wasit Supodo menanggapi evaluasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Bahwasanya permasalahan DPT Pemilu 2019 menyita waktu lebih lama dari pelaksanaan kampanye, hal tersebut menunjukkan semangat penyelenggara pemilu dalam menjaga hak pilih pemilu 2019.

“Kami tegaskan, sesuai dengan amanat UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kami bertugas mengawal dan mengawasi proses teknis tersebut yang dilaksanakan oleh teman-teman KPU” Tegas Wasit.

Selain itu, Wasit juga memberikan rekomendasi dalam forum tersebut, agar KPU menjemput bola kelompok masyarakat/lembaga yang memiliki potensial Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) seperti perguruan tinggi dan pesantren, hal tersebut sebagai upaya inventarisir kerawanan daftar pemilih sejak dini. (Asep)

Tag
Informasi
Pengawasan