Dari Akademisi hingga Legislator: Penguatan Bawaslu Dimulai dari Sisi Kelembagaannya

madiunkota.bawaslu.go.id, Madiun – Bawaslu Kota Madiun menyelenggarakan kegiatan dalam rangka penguatan kelembagaan dengan tema “Hubungan Antar Lembaga dan Eksistensi Kelembagaan Bawaslu Kota Madiun” pada Senin (20/10/2025). Dalam acara tersebut, terdapat sesi penyampaian materi dan diskusi dengan dipandu oleh Yusron Al Fattah dari LPPL RRI Madiun lalu mengundang sejumlah narasumber memberikan pandangan mengenai pentingnya penguatan kelembagaan pengawas pemilu.

Narasumber pertama yaitu Mohda Alfian selaku Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H) memaparkan tentang program terkait penguatan kelembagaan yang telah terlaksana yaitu Bawaslu Goes to School dan Diskusi hukum bareng mahasiswa sebagai bentuk pendidikan kepemiluan, demokrasi, dan pengawasan partisipatif bagi kalangan pelajar yang saat ini atau beberapa tahun kedepan memiliki hak untuk memilih sebagai pemilih pemula. 

Selain itu, Mohda juga memaparkan terkait hasil penelitian survei dan analisisnya tentang keberhasilan 2 program unggulan dengan pengambilan data dari responden pelajar, mahasiswa, para pendidik guru dan dosen serta pemangku wilayah satuan pendidikan, yaitu KaCabDindik dan Kemenag.

“Melalui pendidikan kepemiluan, kami ingin menumbuhkan kesadaran dan peran aktif generasi muda dalam mengawasi jalannya pemilu. Mereka harus menjadi pengawas partisipatif yang kritis dan peduli terhadap demokrasi kedepannya,” ujarnya.

Sementara itu, narasumber kedua yaitu Dr. Harjono selaku pengamat pemilu dan demokrasi berbicara tentang menjaga demokrasi sebagai penyelenggara pemilu menegaskan bahwa demokrasi tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

“Demokrasi dijaga oleh HAM. Itu penting dan perlu diperhatikan. Dengan modal yang ada sekarang, mahasiswa, siswa, guru, dan dosen perlu terus disadarkan tentang pentingnya demokrasi yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan,” katanya.

Akademisi UGM, Mada Sukmajati, dalam pandangannya terkait peningkatan kelembagaan sebagai penyelenggara pemilu menyampaikan salah satu hal yang tak kalah penting bagi pengawas pemilu adalah keberanian moral atau nyali dalam menjalankan tugas. “Pengawas pemilu harus berani. Dalam praktiknya, akan banyak bersinggungan dengan aparatur negara dan berbagai kepentingan. Tantangan ini tidak mudah, tetapi nyali dan integritas adalah kunci,” tegasnya.

Dalam sesi yang sama, Arif Wibowo sebagai anggota Komisi II DPR RI yang tidak dapat hadir secara luring sehingga hanya dapat terhubung secara daring. Arif menambahkan bahwa dengan eksistensi Bawaslu kini semakin kuat secara kelembagaan dan konstitusional sehingga menjadi modal untuk terus melakukan penguatan terlebih di masa non tahapan seperti sekarang ini.

“Bawaslu telah menjadi lembaga tetap yang berdiri sejajar dengan KPU dan DKPP. Masa non-tahapan seperti sekarang sangat penting untuk memperkuat wewenang pencegahan serta membangun dukungan dari para pemangku kepentingan melalui dialog dan kerja sama lintas sektor,” ujarnya.

Sementara itu, La Ode Khairul Anfal Rafsanjani selaku Tenaga Ahli Komisi II DPR RI dalam paparannya menyoroti pentingnya integritas pengawas pemilu sebagai fondasi demokrasi. “Integritas pengawas pemilu adalah pondasi dari substansi demokrasi yang menjunjung keadilan dalam berkompetisi. Namun dalam praktiknya, sering muncul konflik kepentingan yang dapat merusak kualitas pengawasan itu sendiri. Karena itu, pengawas harus terus meningkatkan kemampuan memahami regulasi dan memanfaatkan teknologi dalam menjalankan tugasnya,” jelasnya.

Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif dengan peserta forum. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan plakat sertifikat bagi sekolah-sekolah yang telah mengikuti kegiatan Bawaslu Goes to School sebagai bentuk apresiasi dalam mendukung edukasi kepemiluan, demokrasi, dan pengawasan partisipatif pada kalangan pelajar pemilih pemula. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Madiun berharap momentum seperti ini penting agar Bawaslu tidak hanya hadir saat tahapan pemilu, tetapi juga terus memperkuat eksistensinya sebagai lembaga pengawas yang terpercaya.