Bawaslu Kota Madiun Siap Gelar SKPP Periode 2 dan Optimalisasi Pojok Pengawasan
|
madiunkota.bawaslu.go.id, Kota Mojokerto- Derap langkah Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas demokrasi terus ditingkatkan, hal tersebut terbukti dengan diselenggarakannya Rapat Persiapan MoU, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dan Optimalisasi Pojok Pengawasan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk 19 kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan Pilkada 2020 bertempat di Kantor Bawaslu Kota Mojokerto, Jum’at (21/02/2020).
Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pojok pengawasan, Bawaslu Kota Madiun hadir dalam kegiatan tersebut yang diwakili oleh Ketua Bawaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko dan Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal, Yakobus Wasit Supodo.
Melansir rilis resmi dari jatim.bawaslu.go.id, Koordinator Divisi Humas dan Hubal Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini menyampaikan bahwa 19 Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang tidak ada pilkada akan terus bekerja lebih aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
Penggemar Klub Juventus ini mendorong agar muncul kreativitas dari Kabupaten/Kota yang tidak pilkada berkenaan dengan MoU, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif, dan Optimalisasi Pojok Pengawasan, “Silakan kabupaten/kota lainnya berkreasi dan melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat meningkatkan pengawasan partisipatif di masyarakat,” kata Koordinator Divisi Humas dan Hubal Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini.
Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kota Madiun, Yakobus Wasit Supodo menyampaikan bahwa Bawaslu Kota Madiun telah menyelenggarakan SKPP periode pertama pada tahun 2019 lalu, sedangkan ditahun ini akan menyelenggarakan lagi dengan lebih baik.
“tentunya dengan persiapan yang lebih matang, kami yakin tahun ini akan lebih meningkat,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Kota Madiun, Yakobus Wasit Supodo.
Ketua Bawaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko menyampaikan bahwa pada tahun 2019 telah melakukan MoU dengan 7 Perguruan Tinggi dan 5 Ormas, sedangkan pada tahun ini Bawaslu Kota Madiun akan menjalin MoU dengan Kelompok Informasi Masyarakat yang berada di 27 kelurahan se-Kota Madiun.
“MoU yang dimaksud itu isinya satu paket yaitu mengatur tentang SKPP dan Pojok Pengawasan, saya kira KIM memiliki daya dorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dengan berita-berita yang diproduksi,” pungkas Kokok.
