Bawaslu Kota Madiun Ikuti Kick Off Penguatan Kelembagaan Bawaslu Jatim

madiunkota.bawaslu.go.id, Madiun - Bawaslu Kota Madiun mengikuti kegiatan Kick Off Penguatan Kelembagaan yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Selasa, 19 Agustus 2025. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid di Vasa Hotel Surabaya dan melalui kantor sekretariat masing-masing kota/kabupaten.

Acara ini diikuti secara langsung oleh seluruh Ketua Bawaslu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H) se-Jawa Timur, serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS). Dari Bawaslu Kota Madiun, hadir Ketua Wahyu Sesar Tri Sulityo Nugroho, Kordiv HP2H Mohda Alfian, serta Kordiv PPPS Novery Wahyu Hidayat, s. Sementara itu, jajaran staf kesekretariatan mengikuti secara daring melalui zoom meeting.

Penguatan kelembagaan difokuskan pada delapan bidang strategis, yakni akuntabilitas keuangan, pelayanan informasi hukum dan PPID, hubungan serta eksistensi kelembagaan, pengolahan data, literasi demokrasi, penataan tata kelola internal, modernisasi birokrasi, dan peningkatan kinerja kelembagaan. Setiap bidang dikembangkan melalui pendekatan koordinator wilayah (koorwil) dengan penunjukan delapan kabupaten/kota sebagai proyek percontohan yang nantinya diharapkan dapat direplikasi di daerah lain.

Kegiatan dibuka dengan sambutan Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, yang menegaskan bahwa penguatan kelembagaan berangkat dari analisa dan refleksi panjang atas berbagai tantangan yang dihadapi.
“Misalnya, bagaimana akuntabilitas keuangan sering terkendala kapasitas verifikasi di daerah, bagaimana prinsip kolektif-kolegial masih sering terhambat oleh ego sektoral, atau bagaimana publik belum sepenuhnya melihat Bawaslu sebagai aktor penting dalam menjaga demokrasi, terutama di luar tahapan pemilu,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan kelembagaan bukan sekadar menambah kegiatan, tetapi menata ulang cara kerja, koordinasi, pengambilan keputusan, serta membangun kepercayaan publik. “Penguatan kelembagaan adalah investasi jangka panjang. Kita ingin menjadikan Bawaslu tidak hanya kokoh dalam struktur, tetapi juga berdaya dalam kultur dengan nilai transparansi, akuntabilitas, dan kolektivitas,” tegasnya.

Sebagai tanda dimulainya program, kegiatan ditandai dengan pemukulan gong oleh Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono. Usai pembukaan, acara dilanjutkan dengan evaluasi penyelenggaraan pengawasan pemilu dan pemilihan oleh Anggota Komisi II DPR RI, Arif Wibowo dan H. Muhammad Khozim.

Arif Wibowo menekankan pentingnya peran Bawaslu sebagai pejuang demokrasi, bukan pejuang kepentingan materi. Menurutnya, meski tidak ada tahapan pemilu berjalan, Bawaslu harus terus mengorganisir lembaga, partai politik, NGO, serta mitra strategis untuk memperkuat demokrasi. “Efisiensi bukan halangan untuk terus berdiskusi tentang perbaikan sistem demokrasi, khususnya penguatan lembaga pengawasan pemilu,” ungkapnya.

Sementara itu, H. Muhammad Khozim atau Gus Khosim menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung kerja Bawaslu. “Rencana aksi yang dilakukan Bawaslu tanpa aturan yang mendukung hanyalah omong kosong. Aturan harus applicable, tidak boleh tumpang tindih dengan KPU maupun DKPP,” tegasnya.

Keduanya juga menekankan agar permasalahan klasik, seperti ketidakakuratan pemutakhiran data pemilih, tidak kembali terulang pada setiap pemilu. “Data pemilih harus benar-benar akurat,” tegas keduanya.

Selain itu, terdapat dua narasumber lain yaitu Erik Kurniawan dari Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi sebagai lembaga pemantau pemilu dengan menyampaikan Evaluasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai Langkah Strategis Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dan Pengawasan Partisipatif. Narasumber selanjutnya yaitu Hari Fitrianto sebagai akademisi dari FISIP UNAIR yang mengemukakan Transformasi Pengawasan Pemilu di Indonesia.

Setelah sesi pemaparan materi dari masing-masing narasumber terdapat sesi tanya jawab dengan peserta yang hadir baik bertanya, memberikan masukan, maupun berbagi pengalaman tentang praktik pengawasan di lapangan pada saat pemilu maupun pemilihan. Selepas break ishoma dilanjutkan dengan sesi 2 penyampaian arahan dari Ketua Bawaslu Jawa timur, A. Warits terkait rencana aksi penguatan kelembagaan di masing masing Bawaslu Kota/Kabupaten se-Jawa timur.