Bawaslu Kota Madiun Ikuti Giat Daring Pelaporan Konsolidasi dan/atau Literasi Demokrasi Gelombang I Periode Februari 2026

madiunkota.bawaslu.go.d, Kota Madiun - Bawaslu Kota Madiun mengikuti giat daring yang diselenggarakan oleh Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan Konsolidasi dan Literasi Demokrasi periode Februari dalam agenda pelaporan gelombang pertama. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah dijalankan di masing-masing daerah.

Adapun 19 Bawaslu Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan tersebut meliputi Bawaslu Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Madiun, serta Bawaslu Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kordiv Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta dan Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Provinsi Jawa Timur Andi Anugerah Batara Mula, bersama jajaran Bagian Hukum Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta anggota Bawaslu dari 19 kabupaten/kota yang sebelumnya belum memaparkan hasil pelaksanaan konsolidasi demokrasi di wilayahnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan informasi mengenai rencana pelaksanaan program Diskusi Hukum Selasa (DHS) yang akan kembali digelar mulai bulan April mendatang oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Pada kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten/Kota akan berperan sebagai narasumber maupun moderator dengan memilih salah satu dari sepuluh tema yang telah ditentukan.

Program DHS diharapkan menjadi ruang diskusi dan penguatan kapasitas bagi jajaran Bawaslu dalam membahas berbagai isu hukum kepemiluan, sekaligus mendorong pertukaran pengalaman pengawasan di daerah. Dengan adanya forum ini, diharapkan kualitas pemahaman hukum serta praktik pengawasan pemilu di Jawa Timur dapat terus meningkat.