Bawaslu Kota Madiun Ikuti Cangkrukan Demokrasi Seri ke-6 Bahas Pengelolaan Sosial Media dan Evaluasi PPID

madiunkota.bawaslu.go.id, Kota Madiun – Bawaslu Kota Madiun mengikuti kegiatan rutin seri ke-6 “Cangkrukan Demokrasi Divisi Humas dan Datin Tahun 2025” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Selasa, 22 Juli 2025 pukul 13.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting dan diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur, termasuk Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas; Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi; Kepala/Korordinator Sekretariat; staf pengelola Kehumasan dan PPID; serta CPNS Bawaslu.

Kegiatan Cangkrukan Demokrasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja kehumasan dan pelayanan informasi publik Bawaslu pada masa non tahapan. Acara dibuka dengan laporan panitia oleh Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Riche Rahmawaty Sumaka. Dalam laporan tersebut, ia menyampaikan bahwa tema utama kali ini adalah evaluasi datin pasca Pemilu dan Pemilihan serta pengelolaan media sosial Bawaslu.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jawa Timur, Rusmi Fahrizal Rustam, menyampaikan sambutan pembuka. Ia menekankan pentingnya peran kehumasan sebagai corong lembaga Bawaslu di masa non tahapan. Selain itu, Rusmi turut menyampaikan arahan terkait kerja-kerja PPID dan pentingnya perencanaan kebijakan ke depan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesi materi pertama disampaikan oleh Miftachul Asror, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Ia membahas pentingnya branding publikasi lembaga sebagai sarana membangun kepercayaan publik, meningkatkan transparansi dan kredibilitas, mendorong partisipasi masyarakat, serta sebagai upaya pencegahan pelanggaran sejak dini.

Materi kedua dibawakan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Yonki Hendriyanto. Ia memaparkan strategi peningkatan pengikut media sosial Bawaslu, yang menurutnya tidak hanya berfokus pada jumlah, tetapi pada kualitas keterlibatan publik dan edukasi. Strategi tersebut antara lain: memahami karakter audiens, menampilkan wajah lembaga yang humanis, memanfaatkan tren secara etis, kolaborasi dengan figur lokal, dan menjaga konsistensi konten.

Selanjutnya, Agisma Dyah Fastari dari Bawaslu Kabupaten Sidoarjo membagikan strategi membangun hubungan efektif dengan media massa. Ia menyarankan beberapa langkah seperti menjalin jejaring dengan media lokal, melakukan media visit atau gathering, serta menjalin kolaborasi seperti talkshow atau siniar bersama media.

Materi terakhir disampaikan oleh Purnidi Sutrisno, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Sampang. Ia menyampaikan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas PPID pasca Pemilu dan Pilkada 2024. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain minimnya edukasi kepada masyarakat, rendahnya permintaan informasi publik, keterbatasan SDM yang merangkap tugas, serta belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung.

Kegiatan ditutup oleh Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Riche Rahmawaty Sumaka, yang menyampaikan bahwa forum Cangkrukan Demokrasi berikutnya akan kembali digelar pada 5 Agustus 2025 mendatang sebagai lanjutan konsolidasi dan penguatan kehumasan serta layanan informasi publik di lingkungan Bawaslu se-Jawa Timur.