Bawaslu Jawa Timur Gelar Rapat Pimpinan Bahas Replikasi Penguatan Kelembagaan

madiunkota.bawaslu.go.id, Surabaya — Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Pimpinan Penguatan Kelembagaan Bawaslu dengan tema Menyatukan Langkah, Menguatkan Lembaga, Menjaga Demokrasi. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu pukul 15.30 WIB ini dihadiri oleh Ketua, Anggota, serta Kepala Sekretariat dari 38 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur. Hal ini bertujuan untuk penguatan kelembagaan, serta peningkatan soliditas dan sinergi antar jajaran Bawaslu se-Provinsi Jawa Timur.

Dalam pembukaan rapat pimpinan ini seluruh pimpinan memberikan arahannya, dimulai oleh anggota Bawaslu Jawa Timur Kordiv Penanganan Pelanggaran, Anwar Noris menekankan pentingnya penguatan kelembagaan serta konsistensi dalam pelaksanaan 8 pilot project yang telah ditetapkan untuk setiap kabupaten/kota. Menurutnya, kesepakatan bersama dalam pilot project harus menjadi acuan agar kedisiplinan dan soliditas meningkat. “Yang hebat itu kita semua yang mau bekerja bersama-sama. Kita sudah setengah jalan, tinggal dua tahun lagi. Di masa ini kita harus memahami ilmu pengawasan secara utuh,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa dinamika organisasi pasti mengalami naik turun, namun persahabatan dan kebersamaan tetap menjadi perekat dalam menjalankan tugas.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Kordiv Hukum dan Diklat, Dewita Hayu Shinta, menyampaikan bahwa meskipun sudah memasuki tahapan paska Pemilu, penyelenggara tetap tidak boleh diam. Evaluasi terhadap seluruh proses harus dilakukan, sekaligus terus memberikan literasi demokrasi kepada masyarakat. “Ini juga mendapatkan apresiasi dari Pak Totok Bawaslu RI,” tuturnya. Ia juga menegaskan bahwa pelayanan publik harus optimal, termasuk kemampuan staf dalam menerima laporan tanpa membuat pelapor menunggu.

Sementara itu Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Kordiv SDMO, Nur Elya Anggraini, meneruskan pembahasan terkait Pilot Project kelembagaan dengan delapan tema yang perlu terus dikembangkan oleh setiap kabupaten/kota. Ia mengingatkan pentingnya penataan administrasi, khususnya laporan keuangan yang harus dicicil tiap bulan dan tidak menumpuk pada akhir tahun. “Kalau ada temuan segera diselesaikan,” pesannya.

Dalam kesempatan yang sama Anggota Bawaslu Jawa Timur Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat, Eka Rahmawati menyampaikan hubungan erat antara penguatan kelembagaan dan implementasi regulasi, terutama terkait isu kekerasan seksual. Ia meminta setiap jajaran untuk meninjau kembali hasil uji petik PDPB dan merefleksikan pelaksanaan imbauan maupun pengawasan yang telah dilakukan.

Arahan lainnya disampaikan oleh Rusmifarizal Rustam sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jatim Kordiv Penyelesaian Sengketa, yang menyoroti pemutakhiran data partai politik serta pentingnya perbaikan agenda debat publik mahasiswa sebagai kegiatan tahunan agar semakin berkualitas dan berdampak.

Selanjutnya Dwi Endah Prasetyowati Anggota Bawaslu Provinsi Jatim Kordiv Humas dan Datin, dalam arahannya hanya menyampaikan salam dan menyapa peserta rapim

Sementara itu arahan dan sambutan terakhir dalam acara pembukaan, sekaligus membuka acara kegiatan disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits mengingatkan bahwa akuntabilitas merupakan aspek paling penting dalam penguatan kelembagaan. Ia menyoroti adanya kesalahan berulang dalam hasil audit dan menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh agar Bawaslu dapat mengawasi tanpa cela. Ia juga mengumumkan bahwa forum kali ini akan memuat sesi khusus tentang pencegahan pelecehan seksual guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Selain itu, paska Pemilu Bawaslu akan memperkuat literasi demokrasi berbasis catatan peristiwa.

Setelah pembukaan oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dilanjutkan materi pertama yaitu “Arah Baru Tata Kelola Pengawasan Pemilu: Tantangan Regulasi, Penegakan Hukum, dan Posisi Strategis Bawaslu rangkaian oleh pegiat pemilu, Purnomo Satriyo Pringgodigdo menegaskan pentingnya kehadiran Bawaslu bagi masyarakat. Menurutnya, “Bawaslu punya manfaat kepada masyarakat, dan masyarakat membutuhkan Bawaslu.” Materi berikutnya dilanjutkan esok hari hingga kegiatan ditutup rencananya pada Selasa, 2 Desember 2025.