Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kota Madiun Perkuat Pengawasan Partisipatif, Akurasi Data Pemilih Jadi Perhatian

humas

madiunkota.bawaslu.go.id, Kota Madiun – Bawaslu Kota Madiun menyelenggarakan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) dengan melibatkan 38 peserta di Kantor Bawaslu Kota Madiun, Senin (12/10/2026). Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mengawal demokrasi, meningkatkan kesadaran pengawasan, serta mendukung akurasi data pemilih menjelang Pemilu 2029.

Ketua Bawaslu Kota Madiun, Wahyu Sesar Tri Sulistyo Nugroho, dalam sambutannya menyoroti perkembangan jumlah pemilih di Kota Madiun berdasarkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026. Jumlah pemilih tercatat sebanyak 157.453 pada Triwulan I, kemudian menurun menjadi 156.110 pada Triwulan II, dan kembali turun menjadi 155.408 pada Triwulan III. Dengan demikian, terdapat penurunan sebanyak 2.045 pemilih selama tiga triwulan tersebut.

Menurutnya, perubahan jumlah pemilih perlu dicermati melalui pengawasan berkelanjutan, terutama berkaitan dengan perubahan status pemilih, perpindahan domisili, dan pencocokan data kependudukan. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mendukung akurasi data pemilih sekaligus memastikan hak pilih masyarakat tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku.

Wahyu juga menekankan pentingnya peran peserta P2P untuk berkontribusi aktif bersama Bawaslu dalam mengawal proses demokrasi. Keterlibatan masyarakat diharapkan mampu memperluas jangkauan pengawasan dan mendorong terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Pada sesi selanjutnya, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Eka Rahmawati, menyampaikan pentingnya membangun masyarakat yang kritis dalam menghadapi berbagai tantangan demokrasi. Penguatan pengawasan partisipatif perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas aktivis muda, mahasiswa, dan kelompok keagamaan agar memiliki nalar kritis serta kesadaran demokrasi yang kuat.

humas

Eka menekankan bahwa pengawasan partisipatif seharusnya tumbuh dari kesadaran dan inisiatif masyarakat, bukan sekadar mobilisasi peserta. Dengan demikian, masyarakat dapat terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam mengawal proses demokrasi.

Tantangan demokrasi juga semakin berkembang di ruang digital, terutama dengan meningkatnya penyebaran hoaks dan disinformasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan kemampuan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Bawaslu bersama masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai pengawas ruang digital untuk mendorong terciptanya lingkungan informasi yang sehat, kritis, dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Madiun berharap peserta P2P mampu meningkatkan kepedulian terhadap perkembangan data pemilih, memahami tantangan demokrasi, serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pemilu. Kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menjaga kualitas demokrasi dan melindungi hak pilih warga negara.

Penulis: Bambang

Foto: Adit

Editor: Humas