Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Jatim Evaluasi Pelanggaran Etik Pengawas Ad Hoc Pemilu 2024

humas

Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggelar diskusi daring Kamis Manis Vol. 7 bertajuk "Refleksi Penanganan Pelanggaran: Etik Ad Hoc dalam Pemilu 2024" pada Kamis (15/10/2026). Forum evaluasi ini digelar untuk memperkuat integritas serta profesionalisme jajaran pengawas di tingkat bawah menjelang agenda pemilihan mendatang.kegiatan diikuti oleh 38 Bawaslu kabupaten/kota se-jawa timur, termasuk Divisi Penanganan Pelanggaran (PP) Bawaslu Kota Madiun.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jatim, Anwar Noris, menegaskan bahwa seluruh pengawas pemilu dari tingkat kecamatan hingga TPS tidak hanya dituntut netral secara pribadi, melainkan wajib tampak netral di hadapan publik. Pelanggaran etika oleh penyelenggara di tingkat tapak dinilai dapat mencoreng marwah dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas secara keseluruhan.

Dalam diskusi tersebut, Bawaslu Kabupaten Jember mencatat telah menangani 16 perkara teregister pada Pemilu 2024, dengan 6 kasus di antaranya terbukti sebagai pelanggaran kode etik jajaran ad hoc. Kasus-kasus tersebut didominasi oleh kehadiran pengawas di acara partai politik, gestur dukungan paslon di media sosial, hingga celah manipulasi perolehan suara saat rekapitulasi. Bawaslu Jember juga menyoroti tingginya tekanan publik dari informasi viral di media sosial, dengan menegaskan bahwa viralitas bukan dasar menentukan kesalahan dan penanganan perkara tetap wajib mengacu pada bukti serta hukum acara.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Bangkalan mencatat telah menindak tegas 7 anggota PPK atas pelanggaran etik pasca-rekapitulasi suara. Di sisi lain, Bawaslu Kabupaten Madiun membagikan langkah preventif dengan menerapkan pengawasan melekat hingga ke gudang penyimpanan kotak suara guna mengunci celah pergeseran angka. Melalui refleksi ini, Bawaslu se-Jawa Timur berkomitmen memperketat seleksi rekam jejak rekrutmen serta mengintensifkan pembekalan etika bagi seluruh pengawas ad hoc.