Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kota Madiun Ikuti Sosialisasi Pendampingan Hukum Tindak Pidana Korupsi bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur

humas

madiunkota.bawaslu.go.id, Kota Madiun – Bawaslu Kota Madiun mengikuti kegiatan Diskusi Hukum Selasa (DHS)  yang diselenggarakan oleh Bawaslu provinsi jawa timur dengan tema “Sosialisasi Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom yang diikuti oleh Ketua dan Anggota Bawaslu di 38 kabupaten/kota se- Provinsi Jawa Timur, serta Kasek/Plt. Kasek/Korsek/Plt. Korsek Bawaslu di 38 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur bersama dengan Para Kasubag, PPK, Bendahara, Staf Pengelola Keuangan serta Staf Bagian Hukum.

Narasumber pertama, Athoillah, S.H., M.HP., Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, menyampaikan materi bertajuk Nilai Antikorupsi dan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu. Dalam materi tersebut, nilai-nilai antikorupsi dan profesionalisme menjadi pokok bahasan penting dalam membangun integritas penyelenggara pemilu. Pemahaman terhadap nilai antikorupsi diharapkan dapat menjadi landasan bagi jajaran pengawas pemilu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara jujur, transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, narasumber kedua, Syaugi Pratama dari Bawaslu Republik Indonesia, menyampaikan materi Pendampingan Proses Hukum Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Materi ini membahas aspek pendampingan hukum dalam menghadapi proses hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi, khususnya bagi jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota. Melalui pemaparan tersebut, peserta diharapkan memperoleh pemahaman mengenai pentingnya koordinasi, ketepatan prosedur, serta dukungan pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keikutsertaan Bawaslu Kota Madiun dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kesiapan jajaran dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu dengan menjunjung tinggi prinsip integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme. Penguatan pemahaman hukum juga menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan secara tertib dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur semakin memahami pentingnya pencegahan tindak pidana korupsi, penerapan nilai-nilai antikorupsi, serta mekanisme pendampingan hukum dalam menghadapi dugaan permasalahan hukum. Dengan demikian, integritas kelembagaan dapat terus dijaga dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengawasan pemilu yang profesional dan berintegritas.

Penulis: Yudhistira

Foto: Adit

Editor: Bambang