Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kota Madiun Jadi Narasumber dalam Sharing Knowledge dan Evaluasi Penataan Dapil Pemilu 2024 KPU Kota Madiun

humas

madiunkota.bawaslu.go.id, Kota Madiun - Anggota Bawaslu Kota Madiun sekaligus Kordiv Hukum, Pencegahan, parmas, dan Humas, Mohda Alfian, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Sharing Knowledge serta Evaluasi Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilu Tahun 2024. Kegiatan internal yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun ini berlangsung pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Diskusi dipandu langsung oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Madiun, Rafif Ramadhan, yang bertindak sebagai moderator. Mohda Alfian hadir mewakili Bawaslu Kota Madiun sebagai narasumber untuk memberikan pandangan dari sisi pengawasan.

Dalam paparannya, Mohda Alfian menekankan bahwa penataan dapil merupakan tahapan krusial karena berkaitan langsung dengan prinsip keterwakilan dan kesetaraan nilai suara. Menurutnya, penyusunan dapil harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, di antaranya kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

“Penataan dapil bukan sekadar urusan teknis pembagian wilayah dan alokasi kursi. Di dalamnya ada prinsip keadilan bagi pemilih dan peserta pemilu, sehingga prosesnya harus dilakukan secara cermat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Mohda Alfian.

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Pemilu 2024, tahapan penataan daerah pemilihan (dapil) perlu mendapat perhatian khusus dari jajaran pengawas Pemilu. Beberapa aspek yang menjadi fokus pengawasan meliputi akurasi dan validitas data kependudukan serta data wilayah, mengingat ketidaksinkronan data berpotensi menimbulkan keberatan dari para pihak. Selain itu, transparansi dan partisipasi publik perlu diperkuat melalui pelibatan partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam proses konsultasi agar hasil penataan dapil memiliki legitimasi yang kuat. Penerapan prinsip-prinsip penataan dapil juga harus dilakukan secara konsisten dan didukung dokumentasi yang memadai guna meminimalkan potensi sengketa. Di samping itu, penyelenggara Pemilu perlu mengantisipasi dinamika regulasi maupun putusan hukum yang dapat memengaruhi proses dan hasil penataan dapil. 

Lebih lanjut, Mohda menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara Bawaslu dan KPU. Menurutnya, perbedaan peran antara penyelenggara dan pengawas justru harus saling menguatkan, bukan menjadi jarak.

“Bawaslu dan KPU memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yakni mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas. Forum seperti ini penting untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman agar kita bisa belajar dari tahapan yang telah berlalu,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga bersama-sama mengevaluasi proses penataan dapil pada Pemilu 2024 sebagai bahan refleksi dan perbaikan untuk penyelenggaraan pemilu mendatang.

Kegiatan sharing knowledge ini bertujuan membangun sinergitas yang kokoh antara KPU Kota Madiun dan Bawaslu demi memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan sukses, transparan, dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi dan komunikasi antarlembaga penyelenggara pemilu di Kota Madiun semakin solid, sehingga setiap tahapan pemilu ke depan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, profesional, dan berintegritas.

Penulis dan Foto: Nanda

Editor: Bambang