Bawaslu Kota Madiun Ikuti Peresmian dan Publikasi Pokja PPKS oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur

madiunkota.bawaslu.go.id, Kota Madiun - Bawaslu Kota Madiun mengikuti kegiatan “Peresmian dan Publikasi Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Pokja PPKS)” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Minggu, 8 Maret 2026 pukul 15.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh jajaran Bawaslu kabupaten/kota di tempat masing-masing.

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, serta bebas dari kekerasan seksual. Acara dipandu oleh Dewita Hayu Shinta selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai moderator.

Dalam kegiatan tersebut hadir sebagai narasumber Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur A. Warits dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Saiful Hajid. Sementara itu, Anggota Bawaslu Republik Indonesia Lolly Suhenty hadir sebagai keynote speaker.

Dalam sambutan dan arahannya, Lolly Suhenty menegaskan bahwa isu kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan persoalan individu, tetapi juga memiliki dimensi struktural yang dapat terjadi di berbagai ruang sosial, termasuk di lingkungan kerja.

“Kekerasan seksual bukan hanya persoalan personal atau individual. Dalam pandangan Bawaslu, ini juga persoalan struktural yang bisa terjadi di berbagai ruang sosial, termasuk di lingkungan kerja kita sendiri,” ujar Lolly.

Sementara itu, Saiful Jihad yaitu Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan pentingnya membangun lingkungan kerja yang ramah terhadap perempuan di lingkungan Bawaslu. Ia menekankan beberapa aspek yang perlu diperhatikan, mulai dari proses rekrutmen hingga relasi kerja di lingkungan organisasi.

Menurutnya, proses penerimaan pegawai maupun komisioner hingga pengawas ad hoc perlu memperhatikan semangat afirmatif dan inklusif. Selain itu, kebijakan internal lembaga juga harus mampu memberikan perlindungan bagi perempuan, disertai dengan penyediaan fasilitas yang mendukung keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.

“Lingkungan kerja yang ramah terhadap perempuan perlu dibangun melalui kebijakan yang melindungi, fasilitas yang memadai, serta relasi kerja dan interaksi sosial yang saling menghormati,” jelas Saiful.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur A. Warits menegaskan bahwa semangat kesetaraan gender berakar pada nilai-nilai konstitusi dan demokrasi. Menurutnya, dalam sistem demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, tidak ada pembedaan antara laki-laki maupun perempuan.

Ia juga menjelaskan bahwa gender bukan sekadar persoalan biologis, melainkan konstruksi sosial yang berkaitan dengan pembagian peran, kesempatan, akses, dan kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya mewujudkan keadilan gender pada hakikatnya merupakan langkah untuk membangun tatanan sosial yang lebih setara dan berkeadilan.

Melalui pembentukan Pokja PPKS ini, Bawaslu diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kerja, sekaligus mewujudkan ruang kerja yang aman, inklusif, dan berkeadilan bagi seluruh insan Bawaslu.