Bawaslu Kota Madiun Ikuti Inovasi Kompetensi Melalui Simulasi Bawaslu Membelajarkan

Bawaslu Kota Madiun mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur bertajuk “Inovasi Kompetensi Melalui Simulasi Bawaslu Membelajarkan: Penguatan Kapasitas Seluruh Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur” pada Senin, 6 April 2026 pukul 10.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari kedudukan masing-masing.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala/Plt. Kepala/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, serta jajaran Pejabat Struktural dan Staf Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Keikutsertaan peserta dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengawas pemilu di lingkungan Bawaslu se-Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilihan. Selain itu, penguatan kapasitas SDM Bawaslu dinilai penting untuk menunjang pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan pemilihan agar berjalan profesional, berintegritas, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan dibuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta, yang menyampaikan bahwa program Bawaslu Membelajarkan merupakan salah satu inovasi dalam meningkatkan kompetensi jajaran pengawas pemilu. Melalui program tersebut, terdapat 24 modul dari Puslitbangdiklat Bawaslu yang dapat digunakan sebagai referensi pembelajaran bagi seluruh jajaran Bawaslu RI hingga tingkat kabupaten/kota khususnya di Jawa Timur untuk menambah pemahaman dan pengetahuan terkait berbagai topik penting seputar tugas dan fungsi kelembagaan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dapat terus meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan keterampilan dalam melaksanakan tugas pengawasan, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ke depan.