Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kota Madiun Ikuti Evaluasi Kebijakan Publikasi dan Pemberitaan, Dorong Humas Jadi Jembatan Informasi Publik

humas

madiunkota.bawaslu.go.id, Kota Madiun – Bawaslu menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Kebijakan Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu pada Masa Non-Tahapan Pemilu di Harris Hotel & Conventions Gubeng Surabaya, Selasa–Kamis, 25–27 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas publikasi dan pemberitaan Bawaslu, khususnya dalam menjaga eksistensi serta kepercayaan publik pada masa non-tahapan Pemilu.

Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Bawaslu dan Panwaslih Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota dari berbagai daerah. Bawaslu Kota Madiun turut berpartisipasi melalui Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Mohda Alfian.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI, Agung B.G.B. Indra Atmaja, selaku panitia penyelenggara, dilanjutkan sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits, selaku tuan rumah.

Dalam arahannya, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, menekankan bahwa kerja kehumasan memiliki peran strategis dalam menjaga wajah dan kehadiran lembaga di ruang publik. Menurutnya, kehumasan dapat diibaratkan seperti merawat halaman rumah yang menjadi kesan pertama bagi masyarakat.

“Kerja kehumasan itu kerja menjaga halaman rumah. Kalau halaman rumah bersih, itu akan mengundang orang untuk datang. Kalau halaman rumah kita menarik, maka orang-orang akan datang berkunjung,” ujar Lolly.

Ia menegaskan bahwa kehumasan tidak dapat dipahami hanya sebatas mengejar jumlah publikasi atau banyaknya konten yang dihasilkan. Lebih dari itu, humas harus mampu menjalankan perannya sebagai jembatan yang menghubungkan informasi dan kerja-kerja kelembagaan dengan masyarakat.

“Kalau sekadar bicara jumlah, kita bicara statistik. Tapi kalau bicara kehumasan, kita bicara jembatan dan informasi publik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., sebagai keynote speaker menekankan pentingnya publikasi atas setiap kerja dan kinerja yang telah dilakukan Bawaslu. Ia mengingatkan bahwa kinerja yang baik perlu diketahui oleh masyarakat melalui publikasi yang efektif.

“Tuhan Maha Tahu, tapi rakyat harus diberi tahu. Kalau kita tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan, bagaimana rakyat bisa tahu?” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab publikasi bukan semata-mata berada di pundak Koordinator Divisi Humas. Seluruh unsur pimpinan dan jajaran Bawaslu memiliki peran dalam memastikan setiap kerja kelembagaan dapat dikomunikasikan kepada publik.

“Jangan bebankan kepada Koordiv Humas saja. Tapi tanggung jawab seluruhnya,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut dari pentingnya keterbukaan informasi, Ketua Komisi II DPR RI mendorong jajaran pimpinan Bawaslu untuk lebih aktif menyampaikan aktivitas dan hasil kerja kepada masyarakat melalui media sosial, khususnya Instagram. Menurutnya, publikasi kinerja perlu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, dengan menghubungkan akun media sosial pribadi para komisioner dengan kanal resmi lembaga.

“Ketua dan Anggota Bawaslu dapat memanfaatkan Instagram untuk menyampaikan berbagai kegiatan dan capaian kinerjanya kepada masyarakat. Apa yang telah dikerjakan perlu diketahui publik, setidaknya melalui laporan secara rutin setiap minggu,” ujarnya.

Memasuki hari kedua kegiatan, Rabu (26/8/2026), agenda Evaluasi Kebijakan Publasi dan Pemberitaan Bawaslu pada Masa Non-Tahapan Pemilu dilanjutkan dengan sesi pemaparan dan evaluasi dari para narasumber.

Pada sesi pagi, pembahasan difokuskan pada evaluasi publikasi media sosial Bawaslu. Para peserta diajak untuk mengevaluasi pelaksanaan publikasi melalui berbagai platform media sosial sebagai salah satu sarana utama penyebarluasan informasi kelembagaan kepada masyarakat. Evaluasi tersebut menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai capaian, kendala, serta langkah penguatan strategi publikasi agar informasi mengenai kerja-kerja Bawaslu dapat disampaikan secara lebih efektif, menarik, dan mudah dijangkau publik.

Selanjutnya, pada sesi siang, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai evaluasi pemberitaan Bawaslu. Sesi ini menyoroti pentingnya kualitas pemberitaan dalam mendokumentasikan sekaligus menyampaikan berbagai aktivitas, kebijakan, dan capaian kinerja Bawaslu kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penyusunan rencana tindak lanjut. Peserta menyampaikan berbagai masukan terkait penguatan publikasi media sosial dan pemberitaan Bawaslu di masing-masing satuan kerja. Kegiatan kemudian ditutup oleh Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty. Dalam penutupannya, Lolly mengingatkan bahwa Bawaslu RI telah memiliki pedoman kehumasan melalui SE Nomor 3 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Publikasi pada Masa Non-Tahapan Pemilu/Pemilihan. Setelahnya, kebijakan tersebut perlu dipahami dan ditindaklanjuti secara konsisten oleh seluruh jajaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Penulis: Bambang

Editor: Humas