Bawaslu Kota Madiun Ikuti DHS Seri #3, Bahas Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu

madiunkota.bawaslu.go.id, Kota Madiun - Bawaslu Kota Madiun mengikuti kegiatan Diskusi Hukum Selasa (DHS) Seri #3 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada Selasa, 14 April 2026 pukul 14.00 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom dan diikuti oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. 

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kota Madiun dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Mohda Alfian, didampingi Kasubag Hukum serta jajaran staf. Sebelum dimulanyai kegiatan, terdapat 19 Bawaslu kabupaten/kota melaporkan hasil kegiatan konsolidasi demokrasi pada periode Februari sampai Maret 2026.

Kegiatan DHS Seri #3 ini mengangkat tema “Organisasi dan/atau Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum”. Acara dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, A. Warits, dengan pengantar dari Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta. Selanjutnya, diskusi dimoderatori oleh Fauzan Adima selaku Kordiv HPS Bawaslu Kabupaten Pamekasan dengan tiga narasumber yang melakukan pemaparan materi yakni Ahmad Najihin Badry (Anggota Bawaslu Kabupaten Kediri), Ummul Mu’minat (Anggota Bawaslu Kabupaten Jember), dan M. Syamsul (Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan).

Dalam pemaparannya, para narasumber menekankan pentingnya penguatan kelembagaan pengawas pemilu melalui penataan struktur organisasi yang efektif, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Selain itu, koordinasi antar-level kelembagaan juga menjadi aspek krusial dalam mendukung optimalisasi tugas pengawasan Pemilu.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan pengawas pemilu sekaligus menjadi forum berbagi pengalaman dan strategi dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan di lapangan. Diskusi juga menjadi sarana pembelajaran hukum yang konstruktif bagi seluruh jajaran Bawaslu di Jawa Timur.

Dengan keikutsertaan dalam DHS Seri #3 ini, Bawaslu Kota Madiun diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pengawasan serta memperkuat sinergi kelembagaan dalam rangka mewujudkan Pemilu yang berintegritas.