Bawaslu Kota Madiun Dorong Komunitas Pengawas Partisipatif yang Solid Menuju Pemilu 2029
|
madiunkota.bawaslu.go.id, Kota Madiun – Bawaslu Kota Madiun terus mendorong penguatan komunitas pengawas partisipatif melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang diikuti 38 peserta, Senin (12/10/2026). Pada sesi lanjutan, peserta memperoleh materi mengenai penguatan komunitas pengawasan, literasi digital, serta mekanisme penanganan dugaan pelanggaran Pemilu.
Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas, Mohda Alfian, menyampaikan pentingnya menggerakkan demokrasi dari akar rumput. Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi objek dalam Pemilu, tetapi juga perlu mengambil peran sebagai subjek yang aktif mengawal proses demokrasi sejak awal hingga selesai.
Mohda berharap 38 peserta P2P dapat membentuk komunitas yang solid dan terus berkolaborasi dengan Bawaslu Kota Madiun. Keberlanjutan komunitas tersebut dapat didorong melalui pertemuan rutin, diskusi kepemiluan, dan berbagai kegiatan edukasi demokrasi, termasuk pertemuan secara langsung di Kantor Bawaslu Kota Madiun.
Dalam membangun komunitas pengawas partisipatif, terdapat lima pilar utama yang perlu diperhatikan, yakni pemberdayaan masyarakat, partisipasi aktif warga, pendekatan holistik untuk menyelesaikan akar permasalahan, pengembangan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, serta pemanfaatan kearifan lokal dengan melibatkan tokoh dan potensi masyarakat di lingkungan setempat.
Mohda juga menekankan pentingnya pengawasan berbasis digital melalui peningkatan literasi digital dan pembentukan relawan siber untuk memantau aktivitas kampanye di media sosial. Peserta diharapkan mampu mengenali ciri-ciri hoaks, seperti judul bombastis, isi yang tidak logis, sumber informasi yang tidak valid, serta narasi yang memanipulasi emosi pembaca.
Pada sesi berikutnya, Anggota Bawaslu Kota Madiun sekaligus Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Novery Wahyu Hidayat, menyampaikan materi mengenai kategori pelanggaran Pemilu, sumber dugaan pelanggaran, persyaratan pelaporan, serta mekanisme penyampaian laporan kepada Bawaslu.
Novery menjelaskan empat kategori pelanggaran Pemilu, yaitu pelanggaran administratif, tindak pidana Pemilu, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya. Dugaan pelanggaran dapat bersumber dari laporan masyarakat, peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu yang memenuhi ketentuan, maupun temuan pengawas Pemilu selama pelaksanaan pengawasan tahapan.
Peserta juga diberikan pemahaman mengenai persyaratan formal dan material laporan dugaan pelanggaran. Persyaratan formal meliputi identitas dan alamat pelapor, identitas terlapor, serta ketentuan batas waktu pelaporan. Adapun persyaratan material mencakup waktu dan tempat kejadian, uraian peristiwa yang dilaporkan, serta bukti pendukung.
Penyampaian laporan dapat dilakukan secara langsung melalui sekretariat Bawaslu maupun melalui saluran pelaporan digital, seperti aplikasi Sigap Lapor, sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Melalui pemahaman tersebut, peserta diharapkan mampu mengenali dugaan pelanggaran dan menyampaikan laporan secara tepat.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Madiun berharap peserta dapat membangun komunitas pengawas partisipatif yang aktif, menjaga komunikasi, dan berkolaborasi secara berkelanjutan. Pelaksanaan rencana tindak lanjut menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada kegiatan pendidikan, tetapi diwujudkan dalam kontribusi nyata bagi pengawasan demokrasi menuju Pemilu 2029.