Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Jatim Dorong Reorientasi Kehumasan melalui Cangkrukan Demokrasi

humas

madiunkota.bawaslu.go.id, Kota Madiun — Bawaslu Kota Madiun kembali mengikuti Cangkrukan Demokrasi yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan tema “Reorientasi Kehumasan: dari Publikasi Kelembagaan menuju Komunikasi Berdampak”, Kamis (8/10/2026). Kegiatan ini diikuti oleh koordinator divisi (kordiv) serta jajaran humas Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur sebagai ruang evaluasi dan penguatan strategi komunikasi publik.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa produksi konten media sosial Bawaslu relatif stabil, sekitar 1.600 konten per bulan. Namun, pemberitaan mengalami penurunan sebesar 12,8 persen dan masih terdapat 10 kabupaten/kota yang menghasilkan kurang dari 90 konten dalam tiga bulan terakhir.

Bertindak sebagai keynote speaker sekaligus membuka kegiatan, Anggota Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Lolly Suhenti, mendorong tiga perubahan dalam kerja kehumasan, yakni dari bicara kelembagaan menjadi bicara kemanusiaan, dari sekadar mengunggah konten menjadi kurator konten, serta dari kerja berbasis divisi menjadi gerakan humas seluruh jajaran lembaga.

Lolly juga menekankan pentingnya komposisi konten kehumasan yang lebih mengutamakan substansi dan edukasi. Menurutnya, 80 persen konten seharusnya berisi informasi substantif dan edukatif mengenai hal-hal yang perlu diketahui masyarakat, sedangkan 20 persen sisanya berupa konten seremonial atau publikasi kegiatan kelembagaan. Dengan komposisi tersebut, publikasi Bawaslu diharapkan tidak sekadar menampilkan aktivitas lembaga, tetapi juga memberikan pengetahuan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Materi pertama disampaikan oleh Tenaga Ahli Bawaslu RI, Apriyanti Marwah, yang mendorong setiap Bawaslu kabupaten/kota untuk mengoptimalkan platform media sosial yang paling kuat di wilayahnya serta memperkuat kolaborasi antarjajaran melalui aktivitas like, follow, dan share.

Sementara itu, penanggap dari Bawaslu Bondowoso, Ismaili, dan Bawaslu Sidoarjo, Agisma D. Fastari, menekankan pentingnya optimalisasi konten politik dan demokrasi bagi generasi muda, disertai alat ukur dampak yang jelas serta konten yang berbasis kerawanan lokal.

Forum yang dimoderatori Nurul Muhtadin tersebut diharapkan menjadi langkah penguatan kehumasan Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Timur agar tidak berhenti pada publikasi kegiatan, tetapi mampu membangun komunikasi publik yang edukatif, relevan, dan berdampak bagi masyarakat.