Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Jatim Bahas Fenomena Calon Tunggal dan Eksistensi Kotak Kosong dalam Pilkada

humas

madiunkota.bawaslu.go.id, Kota Madiun – Bawaslu Kota Madiun mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yaitu Diskusi Kamis Manis Refleksi Penanganan Pelanggaran Vol. 5 yang membahas fenomena calon tunggal dalam perspektif hukum dan penanganan pelanggaran. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting pada Kamis (27/8) dengan diikuti 92 peserta yang terdiri atas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran bersama Kasubag dan staf Bawaslu se-Provinsi Jawa Timur.

Dalam pembukaan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Anwar Noris, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kembali fungsi dan peran Divisi Penanganan Pelanggaran. “Kegiatan ini sebagai upaya menghidupkan Divisi Penanganan Pelanggaran,” ujarnya.

Anwar Noris juga menyoroti fenomena calon tunggal yang terjadi pada Pilkada 2024 di sejumlah daerah di Jawa Timur. Terdapat lima kabupaten/kota yang mengalami fenomena tersebut, yaitu Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Gresik, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya. 

“Di Jawa Timur terdapat lima kabupaten/kota yang mengalami fenomena calon tunggal, di antaranya Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Gresik, Kota Pasuruan, dan Kota Surabaya,” jelasnya. 

Ia menekankan pentingnya diskusi dan pembelajaran bersama sebagai persiapan menghadapi pemilihan mendatang yang memungkinkan kembali munculnya calon tunggal maupun kotak kosong.

Materi utama disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Farid Wadjdi, yang mengangkat pengalaman Pilkada KabupatenTrenggalek Tahun 2024 dengan tema Refleksi Calon Tunggal: Eksistensi Kotak Kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah dari Perspektif Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan. Pembahasan mencakup dasar hukum calon tunggal, ketentuan calon tunggal, fenomena calon tunggal di Kabupaten Trenggalek, konsep kotak kosong, mekanisme pemilihan dengan calon tunggal, pro dan kontra eksistensi kotak kosong dalam pilkada, potensi pelanggaran pada tahapan pencalonan, logistik, kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara hingga solusi ideal pemilihan dengan calon tunggal. Dalam diskusi juga disampaikan langkah pencegahan Bawaslu Trenggalek, termasuk pemetaan kerawanan, pengawasan verifikasi pencalonan dan logistik, pengawasan APK, imbauan netralitas aparatur, hingga pengawasan pemungutan dan rekapitulasi suara.

Kegiatan ditutup dengan penegasan pentingnya asas legalitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penanganan pelanggaran. Farid Wadjdi dan Anwar Noris menekankan bahwa setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas sebelum dilakukan. “Suatu perbuatan bisa dikatakan benar atau salah jika telah ada aturan yang mengatur sebelum dilakukannya perbuatan tersebut,” menjadi pesan penutup kegiatan. 

Diskusi ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman jajaran Bawaslu Jawa Timur dalam menghadapi potensi calon tunggal, kotak kosong, serta berbagai kerawanan pelanggaran pada pemilihan mendatang.

Penulis dan Foto: Galuh

Editor: Bambang